Gemasaba Sulsel menghelat Dialog Kebangsaan dengan tema “Quick Count; Uji Statistik Dalam Sistem Demokrasi Bangsa” di Makassar, Rabu, (13/4/2016). Dialog yang berlangsung lebih dari dua jam tersebut menghadirkan pembicara, Direktur Celebes Research Center (CRC) Herman Heizer, Staff Ahli Bawaslu RI 2012-2014, Harry Yulianto, Koordinator JPPR Sulsel Zulfikarnain, Wartawan Senior, AS Kambie. Anggota DPRD Sulsel, Irwan Hamid, Akademisi YPUP, Syarief Dienan Yahya, dipandu moderator dari peneliti LKPMP, Suherman Kasim.

Dalam dialog tersebut, Koordinator JPPR Sulsel, Zulfikarnain mengulas terkait proses demokrasi dan kaitannya dengan statistik terapan, yakni hitung cepat. Menurut dia, lembaga survei saat ini harus juga memegang etika dan kredibilitas. Hal ini, lantaran lembaga survei tak hanya terbatas sekadar menjajaki opini publik, tetapi lebih jauh lagi, dapat mengarahkan opini publik. “Lembaga survei yang ada di Indonesia itu lahir dari industri, padahal sejarah quick count itu lahir dari gerakan sosial di Philifina yang ingin memberi perimbangan informasi terhadap hasil perhitungan resmi pemilihan presiden,” kata Zulfikarnain. Berkaca dari hasil pemilihan presiden 2014 lalu, dimana ada lembaga yang dianggap memberi data hitung cepat yang jauh dari hasil resmi KPU RI, Iapun berharap, kedepannya, negara memiliki alat kontrol, sehingga lembaga survei senatiasa dapat memberikan data valid kepada masyarakat, dan tidak berfungsi semata menggiring opini. Diapun meminta lembaga-lembaga yang dianggap memebrikan data yang kurang tepat dapat diberi sanksi, dan ditindak.agar tidak terjadi kembali di masa mendatang  “Makanya, perlu ada asosiasi yang menindak. Bisa seperti sepakbola ada yang dilarang tampil dalam jangka tertentu karena melanggar,” jelasnya.

Harry menimpali, lembaga survei memang memiliki metodologi dalam melakukan hitung cepat. Namun, jauh di atas persoalan metodologi, kredibilitas dan etika menjadi hal yang utama yang harus dipegang lembaga survei. ”Dalam kegiatan survei hitung cepat, kredibilitas lembaga survei sangat dipertaruhkan,” katanya. Sementara itu, Direktur CRC, Herman Heizer menyampaikan sebagai lembaga survei, mesti memberikan data apa-adanya. Terkait dengan hasil quick count Pilpres 2014 lalu yang berbeda. Herman menilai, hal itu bisa saja disebabkan oleh pengambilan sampel. “Untuk pengambilan sampel ini, memang tidak bisa disalahkan. Namun, yang pasti harus proporsional. Lembaga boleh salah, tapi tak boleh bohong, itu penekanannya,” ujar peneliti ini. Dirinyapun menontohkan, data lembaga survei, dapat ditelesuri, bisa dilakukan mulai dari data TPS dan data relawan serta nomor teleponnya. “Kalau quick count, pasti punya data ini,” tegasnya..

Dienan, dosen pengampu mata kuliah Ilmu statistik YPUP-Makassar, lebih banyak menjelaskan terkait sejarah quick count. “Kami ingin menyampaikan proses keilmuannya berjalan secara benar. Sebab kita tahu ilmu statistik sangat digunakan dan sangat erat kaitanya dengan proses rekruitmen kepemimpinan,” lugasnya. Wartawan Senior, AS Kambie yang diminta memberi tanggapan, menyatakan, saat sekarang ini terjadi revolusi teknologi informasi, revolusi juga terjadi di politik, kini politisi yang ingin menjadi calon kepala daerah, tidak hanya mencari parpol, tapi juga mencari lembaga survei. Selain itu, Kambie menjelaskan, lembaga survei sangat bersinergi dengan media, terkait pemberitaan dan juga sebagai alat kontrol penghitungan suara, tentu hitung cepat menjadi informasi penyeimbang bagi KPU. “Dengan hasil hitung cepat, maka adanya oknum politisi yang ingin mengubah hasil suara, dapat diminimalisr, “tandasnya.

Dialog kebangsaan ini, merupakan agenda rutin yang dihelat oleh Gemasaba Sulsel, menjadi ujung tombak partai dalam menyampaian pendidikan politik di tengah-tengah pemuda dan mahasiswa.

Artikel ini telah ditayangkan di https://sahabatnewsonline.wordpress.com/2016/04/13/sahabat-news-gemasaba-sulsel-diskusikan-hitung-cepat-dan-demokrasi-quick-count-dalam-sistem-demokrasi-bangsa/

Gerakan Mahasiswa Satu Bangsa Sulsel siap mengawal 9 program prioritas pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla atau yang populer disebut dengan program ‘Nawacita’. Hal tersebut tercuat dalam Kuliah Umum Kebangsaan yang digelar Gemasaba Sulsel di Gedung DPRD Sulsel, Selasa (25/10/2016). Kuliah umum tersebut sebagai respon program Nawacita yang kini memasuki tahun kedua pada 2016. Gemasaba menghadirkan pembicara Mantan Staff Ahli Bapppenas, Harry Yulianto, dari kalangan akademisi, Helmy Syamsuri, M Fuad Randi, Dyan Fauziah, dan anggota DPRD Sulsel Irwan Hamid dan Anwar Sadat.

Gemasaba Sulsel menilai Nawa Cita merupakan program pro rakyat yang bertujuan menegakkan keadilan ekonomi, sehingga mesti dikawal juga dengan melibatkan kaum muda dari kalangan Perguruan Tinggi. ”Kita mesti kawal, hal ini untuk mengukur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) juga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),” kata Ahmad Arfah, Ketua Gemasaba Sulsel. Joko Widodo – Jusuf Kalla pada masa kampanye memiliki visi membangun bangsa yang dibungkus dalam konsep Nawacita, hal demikian mesti menjadi perhatian, sejauh apa realisasinya kini. “Visi dan misi pemerintahan harus dipastikan berjalan, apalagi Nawacita turunan dari Trisakti presiden Soekarno yang tentu bertujuan untuk kepentingan bangsa,” tambahnya dalam dialog di hadapan ratusan peserta tersebut.

Artikel ini telah ditayangkan di https://www.edunews.id/news/dua-tahun-menjabat-gemasaba-siap-kawal-nawa-cita-jokowi

Gerakan Mahasiswa Satu Bangsa Sulsel bersama salah satu anggota DPRD Sulsel, Hengky Yasin mengajak kalangan mahasiswa dan pemuda agar dapat berwirausaha sehingga dapat membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Hal tersebut mengemuka dalam diskusi kebangsaan dengan tema “entrepreneurship: pemuda berwirausaha untuk bangsa”. Diskusi tersebut juga menghadirkan mantan staff ahli Bapenas, Harry Yulianto, akademisi YPUP Makassar, Sumarlin yang diikuti puluhan mahasiswa lintas kampus di Makassar.

“Wirausaha harus menjadi spirit pemuda dan mahasiswa. Kemandirian masyarakat juga harus dibangun. Para wirausahan dapat menciptakan lapangan kerja sehingga dapat menjaga stabilitas ekonomi, ini yang kita ingin sampaikan,” kata Hengky Yasin, anggota DPRD Sulsel, saat didaulat memberikan pengalaman berwirusaha dan kunci sukses menjadi pengusaha di area Mall Futsal, Jalan Daeng Tata, Makassar, Selasa (17/5).

Ketua Gemasaba Sulsel, Ahmad Arfah menyampaikan agenda ini menjadi upaya mengkampanyekan wirausaha sekaligus sebagai upaya menghadapi tantangan di masa depan bagi pemuda. Ia menjelaskan organisasi Nahdlatul Ulama (NU) titik mulanya berasal dari organisasi Nahdatul Tujjar (kebangkitan kaum saudagar). Organisasi Syarekat Islam (SI) juga berasal dari Syarekat Dagang Islam (SDI). “Ini menunjukkan perjuangan bangsa diawal-awal abad XX itu dikombinasikan dengan perjuangan ekonomi,” terangnya.

Harry pun menegaskan, Indonesia harus menciptaan daya saing, apalagi jelang fase bonus demografi. “Bonus demografi menjadi tantangan bangsa untuk maju, tahun-tahun ini menjadi momentum penting menciptakan daya saing dan kemandirian,” jelas Harry. Mantan staff ahli Bapennas ini, menekankan kemampuan pengguanan teknologi informasi dan inovasi menjadi salah satu poin penting bagi para pewirausaha kedepan. Ia mencontohkan banyaknya layanan jasa yang menggunakan layanan smarth phone yang kini telah menjadi perhatian tersendiri masyarakat, seperti layanan jasa transportasi “ojek” dan lainnya. Baginya, pemerintah harus mendorong lagi program wirausaha, dan usaha kecil menegah. “para wirausaha muda harus selalu berkreasi meningktkan produktifitas dan penemuan-penemuan baru,” katanya.

Akademisi YPUP Makassar, Sumarlin menyampaikan dengan terus meningkatnya para pelaku usaha, akan menekan angka pengangguran, kemiskinan dan kesenjangan sosial. “Kita harus memacu angkatan muda untuk berwirausaha, apalagi peluang menjadi wirausaha juga semakin terbuka. “Jika wirausaha semakin tebuka, akan menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik dan mapan,” tandasnya.

Artikel ini telah ditayangkan di https://sahabatnewsonline.wordpress.com/2016/05/17/sahabat-news-gemasaba-dan-hengky-yasin-kampanye-wirausaha-jadi-spirit-mahasiswa/

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Yayasan Pendidikan Ujung Pandang (YPUP) Makassar menggelar Seminar Nasional Kebangsaan, dengan tema 'Membangkitkan Spirit Kebangsaan dari Kampus', di Gedung Bersama Balai Bahagia STIE YPUP, Sabtu (7/10/2017).

Dalam sambutannya, Ketua YPUP Asrul Rahim mengatakan, meningkatkan spirit merupakan hal utama dalam menangkal radikalisme yang dapat memecah belah bangsa Indonesia. Salah satunya, dengan cara membangkitkan wawasan dan jiwa kebangsaan, utamanya terhadap mahasiswa. "Ini sangat penting utamanya dalam menangkal radikalisme. Karena sekarang ini, banyak pengaruh dari luar dan dalam yang berpotensi memecah belah bangsa kita. Untuk itu, dengan membangkitkan wawasan dan jiwa kebangsaan kita utamanya kepada mahasiswa, mari cegah perpecahan itu terjadi, dengan membangkitkan semangat belajar. Kita menempatkan mahasiswa sebagai insan intelektual dalam meraih cita-citanya," paparnya.

Kegiatan Seminar Nasional Kebangsaan ini, dirangkaikan dengan Deklarasi Manifesto Kebangsaan yang dilakukan oleh mahasiswa YPUP. Ketua Panitia, Harry Yulianto mengatakan, deklarasi tersebut merupakan salah satu upaya dalam menjaga dan menegakkan kedaulatan Negara Indonesia. "Kami dari YPUP berharap, ini bisa menjadi pemicu kepada mahasiswa di Indonesia khususnya di Kota Makassar untuk terus menjunjung tinggi spirit persatuan Indonesia," ujarnya.

Hadir sebagai pemateri dalam kegiatan tersebut, tokoh pergerakan nasional, Andi Muawiyah Ramli, Guru Besar Universitas Hasanuddin Arifin Hamid, Akademisi UIN Alauddin Firdaus Muhammad. Di akhir acara, Asrul Rahim memberikan cendramata kepada ketiga pemateri, dan dilanjutkan dengan kegiatan foto bersama dengan petinggi kampus YPUP.

Artikel ini telah ditayangkan di http://edukasi.rakyatku.com/read/68563/2017/10/07/ypup-deklarasikan-manifesto-kebangsaan

Sabtu, 13 April 2018 bertempat Kampus YPUP Makassar ruangan 402 telah diselenggarakan acara Pelantikan Pimpinan Redaksi LPM Antonsakura Periode 2018-2019 bertema "Satu Goresan Sejuta Perubahan". Tepat pukul 11.00 WIB acara dilaksanakan dengan kata sambutan pertama yang disampaikan oleh bapak Abdul Sumarlin, SE., M.M. Kegiatan tersebut dihadiri oleh bapak Harry Yulianto, SE., M. Si, perwakilan tiap UKM kampus YPUP, Perwakilan Media Fajar, Perwakilan PPMI (Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia), beberapa Lembaga Pers Mahasiswa dari berbagai kampus lainnya dan KPM-PM Cab. Wonomulyo.

Pengurus LPM Antonsakura baik pimpinan redaksi serta pengurusnya periode 2018-2019 dilantik, diambil sumpah dan janjinya oleh bapak Harry Yulianto, SE., M. Si selaku ketua LPPM STIE YPUP Makassar. Aenal Yaqin sebagai Pimpinan Redaksi, Aisyah Eka Jaros sebagai Manajer Keuangan dan Abdurrohman sebagai Sekertaris periode 2018-2019. Dengan harapan agar ketua dan seluruh pengurus dapat bertanggung jawab pada tugas dan kewajibannya untuk 1 periode kedepan.

Setelah kegiatan tersebut terlaksanakan, pimpinan redaksi dan pengurus yang baru, senior-senior LPM Antonsakura serta para lembaga pers lainnya melanjutkan dengan kegiatan forum diskusi. Forum diskusi yang dilakukan bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan dan wawasan lebih sehubungan dengan pers serta sharing bersama. “Harapan dipengurusan kedepan bisa menjalankan roda organisasi sehingga dapat mencapai tujuan organisasi dan berharap adanya sinergitas antara birokrasi dan lembaga sehingga kita dapat berjalan dengan baik. Karena salah satu indikator tercapainya akreditasi kampus yg baik itu tidak lepas dari peran lembaga yg ada di kampus itu sendiri”, tutur Pimpinan Redaksi LPM Antonsakura terlantik.

Gerakan Mahasiswa Satu Bangsa Sulsel, meminta agar mahasiswa tak “buta” anggaran, untuk itu organisasi kepemudaan ini mengelat Diskusi Kebangsaan terkait kebijakan anggaran, di Gedung DPRD Sulsel, Makassar Senin (28/3/2016). Agenda diskusi kebangsaan ini mengangkat tema “Peran Legislatif Dalam Penyusunan APBD”. Acara dihadiri sejumlah mahasiswa lintas kampus di Makassar.

"Kami ingin mahasiswa dapat memahami anggaran, tak ada lagi istilah buta anggaran. Mahasiswa harus menguatkan fungsi masyarakat sipil dalam melihat dan mengkritisi kebijakan anggaran.” Kata Arfah Arsyad, kader Gemasaba. Acara ini sendiri, menghadirkan dua narasmumber dari Anggota DPRD, Irwan Hamid dan Anwar Sadat. Serta Akademisi STIE YPUP yang juga mantan staff ahli Bappenas, Harry Yulianto.

"Kita berharap mata anggaran yang dikucurkan kepada beberapa SKPD dapat dipahami mahasiswa. Sehingga mahasiswa melihat program dan anggaran yang diprioritaskan dalam pembangunan. Mengingat pula dana yang APBD di Sulsel tidak tergolong besar jika dibandingakn Provinsi lain di Indonesia," terang Anwar Sadat. Anggota DPRD lainnya, Irwan Hamid menjelaskan alur penyususnan APBD hingga penetapan APBD. legislator PKB inipun menekankan pentingnya pengawasan dari semua pihak, agar anggaran dimanfaatkan untuk kepentingan publik, khususnya di bidang peningkatakan pendidikan dan kesehatan. “Mahasiwa dan masyarakat secara umum harus bisa melihat sejauh mana kinerja dan peran anggota DPRD dalam melakukan tugas dan fungsi pengawasan terhadap anggaran yang dikucurkan bagi setiap SKPD di Suslel,” jelasnya.

Harry menyampaikan mahasiswa mampu menghadapi dinamika zaman dan situasi kekinian, tentu dengan meningkatkan pemahaman dan soft skill, salah satunya memahami postur anggaran. “Kami sangat mengapresiasi kegiatan ini, sebab bertujuan agar mahasiswa tidak sekadar kritis terkait kebijakan anggaran, tetapi juga harus bisa mengerti secara detil terkait anggaran tersebut,” kata Harry Yulianto. Hasil dari agenda dialog kebangsaan ini, Gemasaba Sulsel berencana akan membuat sekolah anggaran yang dikhususkan bagi kalangan pemuda dan mahasiswa.

3 - 5 Juli 2019, The University of Technology Sydney (UTS), Sydney, Australia

22 - 23 April 2019, Semarang

24 - 25 April 2019, STIESIA Surabaya

Surat dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur No. B-011215/Kuala Lumpur/181226 tanggal 26 Desember 2018 tentang penyampaian informasi dari Pemerintah Brunei Darussalam mengenai Program Master of Public Diplomacy and Management (MPPM) di Universitas Brunei Darussalam Tahun Ajaran 2019/2020.

Bagi yang berminat, pendaftaran akan dibuka hingga tanggal 31 Maret 2019 dan dapat dilakukan melalui laman:

https://apply.ubd.edu.bn/orbeon/uis-welcome/

Informasi mengenai beasiswa tersebut dapat menghubungi secara surel di:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Link: http://belmawa.ristekdikti.go.id/2019/01/10/pengumuman-beasiswa-pemerintah-brunei-darussalam/